Koalisi Muda Partai Golkar Minta Airlangga Hartarto Selamatkan Golkar Sulsel

Redaksi

Friday, 28 August 2020 | 19:24 Wita

Koordinator Koalisi Muda Partai Golkar (KMPG), Muhammad Risman Pasigai

RAGAM.ID, MAKASSAR – Sikap arogansi yang dipertontonkan Ketua Golkar Sulsel terpilih periode 2020-2025 Taufan Pawe, terhadap komposisi personalia pengurus DPD I Golkar Sulsel yang diajukan secara sepihak ke DPP beberapa waktu lalu berbuntut panjang.

Tindakan tanpa diputusan secara kolektif kolegial bersama tim formatur lainnya yang beranggotakan lima orang selain dirinya, yakni Natsir Abdillah, Farouk M Betta, Imran Tenri Tata dan Muhiddin Said dianggap menyalahi prosedur alias cacat.

Apalagi susunan pengurus yang disodorkan ke DPP oleh TP singkatan nama Taufan Pawe dianggap melabrak aturan partai lantaran tidak adanya persetujuan dan tandatangan anggota formatur lainnya. Komposisi pengurus Golkar Sulsel baru hanya ditandatangani oleh dirinya sendiri.

Padahal aturannya semua formatur yang diamanahkan membentuk dan menyusun personalia pengurus partai harus dan wajib ditandatangani semua formatur yang berjumlah lima orang.

Akibat tindakan semena-mena yang dilakukan Ketua DPD II Golkar Pare-pare itu mendapat sorotan dari Koalisi Muda Partai Golkar Sulsel.



Koalisi Muda Partai Golkar yang dikoordinatori Muhammad Risman Pasigai bersama lainnya mendesak Ketum DPP Golkar Airlangga Hartarto agar tidak memproses apalagi menerbitkan SK pengurus baru yang diusulkan TP karena melanggar aturan partai bahkan cacat prosedur.

Olehnya, Risman bersama KMPG Sulsel lainnya meminta DPP khususnya Ketum Pak Airlangga mengambil langkah kongkrit dengan segera mengambil alih Golkar Sulsel dalam rangka penyelamatan partai.

Apalagi saat ini merupakan tahun politik menghadapi Pilkada serentak di 12 kabupaten di Sulsel.

“Tindakan serta sikap arogansi Pak TP seperti ini, bukannya membawa Partai Golkar semakin baik dan maju malah justru semakin buruk. Makanya DPP harus bersikap dan tindakan yang dilakukan TP tidak boleh dibiarkan karena ini menyangkut marwah dan wibawa partai kedepannya,” tegas Risman dalam keterangannya, Jumat (28/8/2020).

Keyakinan demisioner Wakil Ketua Bidang Organisasi Golkar Sulsel ini, bahwa Golkar akan semakin buruk dibawah kendali TP, karena baru star awal kepemimpinan Walikota Parepare itu di beringin Sulsel sudah tidak beres dalam hal komposisi pengurus.

“Bagaimana bisa mengurusi 24 kabupaten lainnya, terkhusus 12 daerah yang berpilkada. hal-hal seperti ini saja tidak bisa dijalankan dengan baik padahal perjanjian dalam menuntaskan pengurus itu hanyalah 7 hari berdasarkan keputusan hasil musda,” urainya.

Tak hanya sikap arogansi dan otoriter TP yang dipertontonkan ke publik, politik adu domba antar kader, lanjut Risman juga dilakukan dengan membolak balikkan fakta komunikasi yang ada.

Lain yang di ucapkan di depan tim formatur dan lain pula yang di sampaikan kepada bapak Nurdin Halid, baik secara lisan maupun sesuai surat kesepakatan yang di buat sendiri oleh TP.

Hal ini menandakan serta membuktikan TP telah gagal dalam menjalankan keputusan hasil Musda yang dihelat di Jakarta tanggal 6 sampai 8 Agustus lalu.Apalagi susunan pengurus yang disodorkan ke DPP oleh TP singkatan nama Taufan Pawe dianggap melabrak aturan partai lantaran tidak adanya persetujuan dan tandatangan anggota formatur lainnya. Komposisi pengurus Golkar Sulsel baru hanya ditandatangani oleh dirinya sendiri.

Padahal aturannya semua formatur yang diamanahkan membentuk dan menyusun personalia pengurus partai harus dan wajib ditandatangani semua formatur yang berjumlah lima orang.

Akibat tindakan semena-mena yang dilakukan Ketua DPD II Golkar Parepare itu mendapat sorotan dari Koalisi Muda Partai Golkar Sulsel.

Koalisi Muda Partai Golkar yang dikoordinatori Muhammad Risman Pasigai bersama lainnya mendesak Ketum DPP Golkar Airlangga Hartarto agar tidak memproses apalagi menerbitkan SK pengurus baru yang diusulkan TP karena melanggar aturan partai bahkan cacat prosedur.

Olehnya, Risman bersama KMPG Sulsel lainnya meminta DPP khususnya Ketum Pak Airlangga mengambil langkah kongkrit dengan segera mengambil alih Golkar Sulsel dalam rangka penyelamatan partai.

Apalagi saat ini merupakan tahun politik menghadapi Pilkada serentak di 12 kabupaten di Sulsel.

“Tindakan serta sikap arogansi Pak TP seperti ini, bukannya membawa Partai Golkar semakin baik dan maju malah justru semakin buruk. Makanya DPP harus bersikap dan tindakan yang dilakukan TP tidak boleh dibiarkan karena ini menyangkut marwah dan wibawa partai kedepannya,” tegas Risman dalam keterangannya, Jumat (28/8/2020).

Keyakinan demisioner Wakil Ketua Bidang Organisasi Golkar Sulsel ini, bahwa Golkar akan semakin buruk dibawah kendali TP, karena baru star awal kepemimpinan Walikota Parepare itu di beringin Sulsel sudah tidak beres dalam hal komposisi pengurus.

“Bagaimana bisa mengurusi 24 kabupaten lainnya, terkhusus 12 daerah yang berpilkada. hal-hal seperti ini saja tidak bisa dijalankan dengan baik padahal perjanjian dalam menuntaskan pengurus itu hanyalah 7 hari berdasarkan keputusan hasil musda,” urainya.

Tak hanya sikap arogansi dan otoriter TP yang dipertontonkan ke publik, politik adu domba antar kader, lanjut Risman juga dilakukan dengan membolak balikkan fakta komunikasi yang ada.

Lain yang di ucapkan di depan tim formatur dan lain pula yang di sampaikan kepada bapak Nurdin Halid, baik secara lisan maupun sesuai surat kesepakatan yang di buat sendiri oleh TP.

Hal ini menandakan serta membuktikan TP telah gagal dalam menjalankan keputusan hasil Musda yang dihelat di Jakarta tanggal 6 sampai 8 Agustus lalu.

Untuk itu MRP bersama anggota KMPG liannya di Sulsel mendesak TP sebagai formatur terpilih mundur karena telah banyak melakukan pelanggaran musda.

Ditambah lagi secara moral, TP harus tahu diri bahwa dia sebenarnya tidak lolos dalam tahap penjaringan calon ketua Golkar Sulsel tanpa kesepakatan dan keputusan para pemilik suara, karena dukungan suaranya hanya satu setengah.

Plt Ketua Golkar Sinjai ini mengingatkan TP yang juga Walikota Parepare itu sebagai Ketua Golkar Sulsel terpilih untuk segera sadar diri dengan tindakannya saat ini.

Jangan sampai kata MRP, DPD II yang menghadapi Pilkada serentak berkonsultasi langsung dengan DPP, terkhusus badan pemenangan pemilu dan kemudian mendapat arahan bukan kepada TP.

“Ini yang perlu dipikirkan TP. Jangan sampai hal itu terjadi. Apalagi roda organisasi harus dijalankan mengingat Pilkada sudah di depan mata dan tinggal tiga bulan lagi pencoblosan,” pungkas Risman. (*)


Tags:

BACA JUGA

SULSEL TODAY