Pemerintah Kota Makassar Pangkas Anggaran Penyandang Disabilitas di 7 Bidang Pembangunan Dua Tahun Terakhir

Redaksi

Thursday, 16 July 2020 | 22:51 Wita


RAGAM.ID, MAKASSAR – Ada dua cara menilai keberpihakan pemerintah dalam memenuhi hak warganya. Pertama, melihat berapa banyak alokasi anggaran disediakan dalam memenuhi hak warga. Kedua, seberapa seberapa besar ruang partisipasi yang dibuka bagi warga dalam perencanaan pembangunan.

Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan (PerDik) baru saja merilis Laporan Hasil Analisis Anggaran Pemerintah Kota Makassar 2017-2019, yang bertajuk: “Citra Inklusi Kota Makassar”

Dalam laporan tersebut PerDik menyatakan, anggaran pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kota Makassar masih sangat terbatas dan mengalami penurunan dari waktu ke waktu. Bahkan dalam perpsektif keterlibatan, “sebagian besar difabel hidup dalam kemiskinan, termarjinalisasi, sulit mengakses layanan publik dan terhalang partisipasinya dalam berkontribusi dalam pembangunan,” tulis PerDik dalam laporan tertulis.

Kota Makasssar dinilai masih jauh dari kategori kota inklusi, lantaran terdapat begitu banyak bidang pembangunan masih mengabaikan isu pemenuhan hak difabel. Terdapat 7 bidang pembangunan yang menjadi sorotan dalam laporan tersebut. 

1. Nol koma Nol sekian persen Anggaran Inklusi di Bidang Pendidikan.



Pemenuhan hak difabel dalam sektor Pendidikan dapat berupa, ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung proses pembelajaran bagi Difabel, seperti lingkungan dan gedung sekolah, serta ketersediaan bahan ajar dan buku teks dalam bentuk huruf Braille, audio CD, maupun alat peraga visual.

Serta peningkatan kapisitas guru agar terampil menangani kelas inklusif, pengembangan kurikulum pendidikan inklusi, serta menyediakan guru pendidikan khusus yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan anak didik.

Dinas Pendidikan merupakan organisasi perangkat daerah (OPD) yang memperoleh alokasi anggaran dari tahun ke tahun, bahkan di tahun 2017 sempat menyentuh angka sekitar 25% dari Total Belanja pada APBD. Namun, sayangnya alokasi anggaran untuk isu disabilitas pada 2017 dan 2018 masing-masing hanya sekitar 0,021% dan 0,018%. 

2. Inkonsistensi dan Terus Menurunnya Anggaran Bidang Kesehatan.

Alokasi anggaran untuk Isu Disabilitas oleh Dinas Kesehatan Kota Makassar pada 2017 ialah sekitar 57 Miliar rupiah atau sebebas 13,01% dari total belanja Dinas Kesehatan. Kondisi ini cenderung menurun, Bahkan di 2019, persentasenya hanya mencapai 2,30%. 

Kondisi ini tentunya perlu dipertanyakan tentang konsistensi Pemerintah Kota Makassar dalam pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas untuk sektor kesehatan di Kota ini.

Sementara itu, beberapa hal urgen yang perlu diperhatikan dalam pemenuhan hak difabel di bidang kesehatan diantaranya ketersediaan ramp, guiding block, toilet akses, loket akses, ketersediaan juru bahasa isyarat, running text, maupun holder. Hal-hal yang belum termuat dalam program dinas kesehatan

3. Dambaan Penerapan Desain Universal di Bidang Pekerjaan Umum.

Alokasi anggaran dalam pemenuhan hak difabel di bidang pekejaan umum tahun 2017 cukup besar, karena adanya pembangunan trotoar di beberapa tempat, sedangkan pada tahun 2018 Dinas PU Makassar lebih fokus pada pemeliharaan sehingga anggarannya tidak sebesar tahun sebelumnya.

Terkait pembangunan trotoar, masih perlu dilakukan evaluasi karena ternyata meskipun telah dilengkapi dengan jalur khusus untuk difabel netra, tetapi setelah ditelusuri lebih lanjut, banyak dari desain trotoar ini pada kenyataannya menyulitkan difabel netra bermobilitas karena di atas trotoar ini terdapat tiang listrik, baliho, pohon, termasuk halte bus.

Selain itu, mestinya dalam pembangunan fasilitas publik, tidak hanya mempertimbangkan salah satu ragam disabilitas saja, tetapi juga mempertimbangkan semua ragam kemampuan seseorang termasuk pengguna kursi roda. 

4. Perlindungan Sosial Bagi Difabel Belum Signifikan.

Berdasarkan APBD Kota Makassar 2017-2019, Dinas Sosial hanya mendapat anggaran di bawah 1%. Jika ditelusuri lebih lanjut untuk anggaran terkait isu disabilitas, ternyata hanya mencapai 6,70% pada 2017 dari total belanja Dinas Sosial, sedangkan di 2018 dan 2019, masing-masing hanya sekitar 8,09% dan 7,92%.

Dari persentase ini terlihat bahwa pengalokasian anggaran untuk isu disabilitas cenderung fluktuatif. Secara keseluruhan belum signifikan untuk memenuhi kebutuhan difabel di Kota Makassar, utamanya perlindungan sosial bagi difabel. 

5. Perempuan dan Anak Difabel Belum Prioritas Dalam Anggaran.

Alokasi APBD bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Makassar pada tahun 2018 mengalami penurunan sekitar 1%, dikarenakan pos pemenuhan hak dan perlindungan kelompok difabel bagi perempuan dan anak telah ditiadakan.

Sedangkan pada tahun 2019 terjadi penurunan lagi sebesar 123 juta rupiah atau 4 % dikarenakan terjadi penurunan anggaran setiap kegiatan yang dilakukan oleh Dinas pemberdayaan perempuan dan anak, termasuk kegiatan khusus Pemenuhan Hak dan Perlindungan Kelompok difabel bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang anggarannya sama sekali tidak ada.

6. Pentingnya menjangkau Difabel Yang Belum Banyak Terdata.

Alokasi anggaran pemenuhan hak disabilitas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar mengalami penurunan yang signifikan di tahun 2018 sebesar 403 juta rupiah atau 92,68%.

Penurunan ini disebabkan karena tidak adanya lagi program Pelayanan KUPAS TAS berbasis stakeholder bagi warga rentan dan disabilitas. Program ini terbilang sangat inovatif sebab petugas datang langsung ke lokasi-lokasi pencatatan dengan membawa semua peralatan yang dibutuhkan.

7. Atlet Difabel Kurang Perhatian.

Alokasi APBD Anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga 2019 anggaran tersebut tidak mengalami peningkatan maupun penurunan karena anggaran tersebut masih tetap Rp 100.000.000. Namun, tidak ditemukan alokasi anggaran untuk isu disabilitas pada dinas ini baik itu pada 2017, 2018 dan 2019.

Padahal, pada 2018, atlet difabel Makassar juga mengikuti ajang olahraga tingkat daerah di kabupaten Pinrang, bahkan hingga saat ini, belum ada penghargaan yang diberikan oleh Pemkot terhadap atlet difabel yang berhasil mengharumkan nama Makassar dalam ajang tersebut.

Sementara itu, beberapa fasilitas olahraga yang ada di kota Makassar juga perlu diperhatikan keaksesibilitasannya untuk mendukung partisipasi difabel dalam bidang olahraga lebih meningkat lagi.

***

Menanggapi berbagai kenyataan di atas PerDik di dalam naungan koalisi Organisasi Peduli Disabilitas Kota Makassar, sangat berharap agar Organisasi Perangkat Daerah terkait dapat bertindak evaluatif dan bertanggungjawab dalam memenuhi hak difabel, serta aktif melibatkan difabel dalam segala proses perencanaan program pembangunan yang dijalankan.

“Melalui aktivitas koalisi difabel ini, kami menujukkan bahwa difabel bukan objek pembangunan pemkot, melainkan subyek berdaya dan mampu mengisi ruang-ruang partisipasi dalam pembangunan. Pemkot perlu memberi ruang lebih luas bagi warga atau kelompok difabel untuk turut serta dalam perbincangan dan diskursus pembangunan.” Tegasnya.



BACA JUGA

SULSEL TODAY