Gubernur-Ketua KPU Bahas Anggaran dan Protokol Kesehatan Jelang Penetapan Paslon

Redaksi

Monday, 14 September 2020 | 13:34 Wita


RAGAM.ID, MAKASSAR – Gubernur Sulawesi Selatan, Prof HM Nurdin Abdullah dan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulsel, Faisal Amir membahas soal anggaran dan penegakkan protokol kesehatan secara ketat setiap proses Pilkada serentak 2020 ini.

Gubernur Sulsel, mengaku, yang paling penting Pemprov Sulsel segera melakukan pencarian anggaran Pilkada serentak 2020 ini, segera mungkin. Hal tersebut berdasarkan laporan dari Ketua KPU Sulsel di kantor Gubernur, Jalan Urip Sumoharjo Makassar, Senin, 14 September 2020.



“Ya pertama tentu beliau, melaporkan berbagai tahapan-tahapan yang sudah dilakukan, yang kedua beliau juga meminta supaya beban kegiatan yang semakin besar, sehingga anggaran segera penuhi hari ini selesai,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua KPU Sulsel, Faisal Amir mengaku, pada pertemuan tersebut membahas soal penanganan Covid-19 pada proses Pilkada serentak berlangsung.

“Kita bicara saol pilkada, termasuk soal penanganan Covid-19, dan kita diskusikan untuk memperketat protokol kesehatan setiap tahapan Pilkada,” ujarnya.

Dia menjelaskan, berdasarkan penyampaian dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) bahwa pencarian anggaran Pilkada serentak 2020, sudah ada yang mencairkan sampai 100 persen sejak bulan Juli lalu.

“Ini memang perlu dicairkan 100 persen karena begitu petunjuknya untuk pelaksanaan Pilkada 2020, dia dilaksanakan dari awal bahkan beberapa kabupaten kota sudah mencairkan 100 persen bulan Juli, Juni ada Agustus,” jelasnya.

Menurut dia, mulai dari tanggal 23 sampai seterusnya pihak KPU sudah disibukkan dengan urusan administrasi proses Pilkada. Olehnya itu, pembahasan serta pencarian anggaran lebih baik dicairkan sejak awal.

“Sampai hari ini September ini, sudah mau masuk penetapan calon pada tanggal 23, pada tanggal 26 akan melaksanakan tahapan kampanye, maka di tanggal-tanggal itu, kita sudah disibukkan dengan hal-hal tehnis administrasi pelaksanaan Pilkada,” urainya.

“Alangkah baiknya lagi, kita tidak mengurusi lagi ketersediaan anggaran, kita fokus pada penyiapan kebutuhan pilkada, baik kebutuhan tehnis Pilkada maupun kebutuhan APD, karena APD ini juga besar, tapi APD ini ditalangi oleh APBN dan kebutuhan logistik Pilkada ditalangi oleh APBD,” tutupnya.



BACA JUGA

SULSEL TODAY